Oleh : Ahmad S. - Kadiv Rendatin KPU Kab. Kepulauan Selayar  Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral yang berjalan secara formal, tetapi juga oleh kualitas integritas yang menyertainya. Dalam kerangka ini, validitas data pemilih menjadi salah satu pilar utama dalam membangun electoral integrity. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi normatif yang menentukan apakah suatu pemilu dapat dianggap adil dan berintegritas. Konsep electoral integrity merujuk pada standar internasional dan prinsip universal yang menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung secara bebas, adil, transparan, dan akuntabel (Norris, 2014). Dalam kerangka ini, daftar pemilih tetap (DPT) memiliki posisi strategis karena menjadi basis utama bagi distribusi hak pilih. Ketika data pemilih tidak valid, maka prinsip kesetaraan politik (political equality) tercederai, karena tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak pilihnya. Dalam konteks Indonesia, problematika validitas data pemilih dapat dilihat sebagai tantangan terhadap integritas elektoral. Kasus DPT pada Pemilu 2019, misalnya, memperlihatkan adanya dugaan data ganda dan anomali administratif yang memicu perdebatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan data pemilih bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari krisis electoral integrity yang dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kualitas pemilu. Lebih lanjut, validitas data pemilih memiliki hubungan erat dengan konsep trust atau kepercayaan publik. Dalam teori demokrasi, kepercayaan merupakan elemen penting yang menghubungkan warga negara dengan institusi politik (Levi & Stoker, 2000). Pemilu yang diselenggarakan dengan basis data yang tidak akurat berpotensi menurunkan kepercayaan publik, karena membuka ruang kecurigaan terhadap manipulasi dan ketidakadilan. Sebaliknya, data pemilih yang valid akan memperkuat institutional trust, khususnya terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.   Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan trust melalui inovasi dalam pemutakhiran data pemilih, seperti penerapan e-Coklit dan integrasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Upaya ini mencerminkan pendekatan data governance yang lebih modern, di mana akurasi data tidak hanya bergantung pada verifikasi manual, tetapi juga pada sistem digital yang terintegrasi. Namun demikian, tantangan seperti keterlambatan pembaruan data kependudukan dan mobilitas penduduk yang tinggi tetap menjadi hambatan dalam mencapai data yang sepenuhnya valid.   Dalam perspektif yang lebih luas, validitas data pemilih juga berkontribusi terhadap legitimasi demokrasi. Menurut teori legitimasi demokratis, suatu pemerintahan dianggap sah bukan hanya karena dipilih melalui pemilu, tetapi karena proses pemilu tersebut berlangsung secara adil dan dapat dipercaya (Beetham, 1991). Dengan demikian, validitas data pemilih menjadi prasyarat bagi terbentuknya procedural legitimacy, yaitu legitimasi yang berasal dari kualitas proses.   Ketika data pemilih tidak valid, maka hasil pemilu berpotensi dipertanyakan, bahkan jika secara prosedural pemilu telah dilaksanakan. Sebaliknya, data pemilih yang akurat akan memperkuat penerimaan publik terhadap hasil pemilu, karena masyarakat percaya bahwa proses yang berlangsung telah mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Dalam hal ini, validitas data pemilih berfungsi sebagai jembatan antara electoral integrity dan democratic legitimacy.   Lebih jauh, validitas data pemilih juga dapat dipahami sebagai arena produksi kepercayaan (trust-building arena). Proses pemutakhiran data, seperti coklit, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memastikan keakuratan data mereka sendiri. Pada tanggal 30 Januari 2026 Komisi Pemilihan Umum RI mendasari PKPU 1/2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah mengeluarkan Surat Dinas No. 117/PL.01-SD/13/2026 tentang himbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum di Daerah untuk melaksanakan Pencocokan dan Penelitian terbatas ( Coktas) sebelum dilaksanakan Rapat Pleno PDPB triwulan pertama tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 2 April 2026, Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rapat pleno rutin pada Kamis tanggal 26 Maret telah menetapkan Pelaksanaan Pencocokan dan penelitian terbatas akan dilaksanakan pada Hari Senin dan Selasa tanggal 30-31 Maret 2026 dilaksanakan pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Benteng, Bontosikuyu dan Bontomatene dengan menurunkan beberapa porsenil yang akan menyasar pemilih untuk melakukan pencocokan data demi tercapainya data yang akurat, valid dan mutakhir dengan datang langsung ke rumah warga. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, validitas data pemilih tidak hanya berdampak pada hasil, tetapi juga pada kualitas relasi antara negara dan warga negara.   Namun, untuk menjadikan validitas data pemilih sebagai fondasi electoral integrity, diperlukan reformasi yang bersifat sistemik. Integrasi antara data kependudukan dan data pemilih harus diperkuat melalui sistem yang interoperabel dan real-time. Selain itu, transparansi data dan akses publik terhadap informasi pemilih menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas.    Pada akhirnya, validitas data pemilih bukan sekadar isu administratif, melainkan isu teoritis yang berada di jantung demokrasi. Ia menghubungkan dimensi teknis dengan dimensi normatif, serta menjembatani antara prosedur dan legitimasi. Dalam kerangka electoral integrity, validitas data pemilih adalah prasyarat utama; dalam perspektif trust, ia adalah sumber kepercayaan publik; dan dalam konteks legitimasi, ia adalah fondasi penerimaan terhadap hasil demokrasi.   Demokrasi yang berkualitas tidak hanya membutuhkan partisipasi yang luas, tetapi juga sistem yang adil dan terpercaya. Dalam hal ini, validitas data pemilih adalah ruang semai utama di mana integritas, kepercayaan, dan legitimasi demokrasi tumbuh dan berkembang.

Oleh Ahmad Sultan / Kadiv Rendatin KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Demokrasi modern bertumpu pada prinsip partisipasi politik yang setara bagi setiap warga negara. Salah satu instrumen penting yang menjamin prinsip tersebut adalah daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, perhatian publik sering kali tertuju pada masa kampanye, debat kandidat, hingga hari pemungutan suara. Namun, di balik dinamika yang tampak tersebut terdapat proses administratif yang bekerja secara senyap tetapi krusial bagi kualitas demokrasi, yakni pemutakhiran data pemilih. Dalam konteks pasca pemilu (post election), proses ini menjadi bagian penting dari siklus evaluasi dan perbaikan sistem pemilihan agar hak pilih warga negara tetap terjamin. Secara teoretis, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin secara periodik, tetapi juga sebagai sistem yang memastikan partisipasi politik yang inklusif dan setara. Robert A. Dahl dalam karyanya Polyarchy: Participation and Opposition menekankan bahwa salah satu karakteristik utama demokrasi adalah inklusivitas, yakni keterlibatan seluas mungkin warga negara dalam proses politik. Inklusivitas ini secara praktis diwujudkan melalui hak pilih universal yang memungkinkan setiap warga negara dewasa berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, keberadaan daftar pemilih yang akurat menjadi prasyarat fundamental agar prinsip inklusivitas tersebut benar-benar terlaksana. Dalam studi kepemiluan, kualitas daftar pemilih sering dianggap sebagai indikator penting integritas pemilu. Pippa Norris dalam Why Electoral Integrity Matters menjelaskan bahwa integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga oleh kualitas administrasi pemilu secara keseluruhan, termasuk pengelolaan data pemilih. Daftar pemilih yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal masih terdaftar, atau warga yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi legitimasi pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Pasca pemilu, pemutakhiran data pemilih menjadi bagian dari tahapan evaluasi dalam siklus penyelenggaraan pemilu, Dalam perspektif manajemen pemilu, siklus ini dikenal sebagai electoral cycle, yaitu rangkaian tahapan berkelanjutan yang mencakup pra-pemilu, masa pemilu, dan pasca pemilu. Pendekatan ini banyak digunakan oleh lembaga internasional seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) untuk menekankan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses administratif sebelum dan sesudahnya. Pemutakhiran data pemilih dalam fase pasca pemilu berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses pemilihan. Mobilitas penduduk, perubahan status kependudukan, urbanisasi, hingga dinamika demografis lainnya menyebabkan data pemilih bersifat sangat dinamis. Tahun 2025 terbit PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang mengatur segala teknis terkait pemutakhiran data pemilih, sebagai bagian dari proses pembaruan data dengan mendasari hasil DPT Pemilu dan Pemilahan terakhir. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 poin a PKPU 1 tahun 2025 bahwa Setiap KPU Kabupaten Kota menyelenggarakan Pemutakhiran paling sedikit 3 bulan sekali atau setiap triwulanan dan dilakukan pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih berkelanjutan. Di Kabupaten Kepulauan selayar pleno pertama penetapan daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2025 untuk triwulanan II dilaksanakan pada bulan Juli dengan angka Pemilih sebesar 101.990 jiwa, kemudian untuk pleno triwulan III dilaksanakan pada 3 Oktober dengan angka pemilih sebesar 103.721 jiwa dan pleno triwulan IV dilaksanakan pada 3 Desember dengan angka pemilih sebesar 104.621 jiwa. Selanjutnya untuk pemutakhiran di Tahun 2026 untuk pleno terbuka triwulan I direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama April. Tanpa pembaruan yang berkelanjutan, daftar pemilih berisiko menjadi tidak relevan dengan kondisi faktual masyarakat. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan data kependudukan nasional, verifikasi lapangan, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data menjadi elemen penting dalam menjaga akurasi daftar pemilih. Selain aspek administratif, pemutakhiran data pemilih juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak untuk memilih merupakan bagian dari hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Samuel P. Huntington dalam The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century menyebutkan bahwa salah satu indikator konsolidasi demokrasi adalah terselenggaranya pemilu yang bebas, adil, dan inklusif secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, daftar pemilih yang akurat menjadi instrumen yang memastikan bahwa tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya akibat kelemahan administrasi. Meski demikian, pemutakhiran data pemilih tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di banyak daerah di Indonesia khususnya Daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Yang beberapa Kabupatennya terdiri dari pulau-pulau atau Kabupaten Kepulauan ( Kepulauan Selayar, Sinjai dan Pangkep), keterbatasan infrastruktur administrasi kependudukan sering kali mempengaruhi kualitas data pemilih. Perpindahan penduduk yang tinggi, ketidaktertiban administrasi, hingga keterbatasan akses teknologi dapat memperlambat proses pembaruan data. Oleh karena itu, integrasi antara sistem administrasi kependudukan dan sistem pemilu menjadi salah satu strategi yang banyak diadopsi untuk meningkatkan akurasi daftar pemilih. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam pengelolaan data pemilih. Sistem basis data terintegrasi, identitas digital, serta mekanisme verifikasi elektronik dapat membantu mempercepat proses pemutakhiran sekaligus meminimalkan kesalahan administratif. Namun, penggunaan teknologi tersebut tetap harus disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemilu. Pada akhirnya, pemutakhiran data pemilih dapat dipahami sebagai “detak demokrasi dalam ruang sunyi.” Ia tidak selalu terlihat oleh publik, tidak menimbulkan euforia seperti masa kampanye, tetapi memiliki peran fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam ruang administratif yang tampak sepi itulah fondasi partisipasi politik dirawat dan diperkuat. Dengan demikian, proses pemutakhiran data pemilih pasca pemilu bukan sekadar rutinitas birokratis, melainkan bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilu dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Ketika setiap warga negara terdaftar secara akurat dalam daftar pemilih, maka demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Oleh Muhamad Arsat / Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar  Pasca Pemilu tahun 2024, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk kembali merajut persatuan yang mungkin sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik. Dalam konteks Islam, Pemilu dipandang sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memilih pemimpin terbaik melalui cara yang damai dan bermartabat. Setelah proses tersebut selesai, nilai ukhuwah Islamiyah harus dikedepankan agar kehidupan sosial kembali harmonis. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak seharusnya melahirkan permusuhan. Salah satu nilai Islam yang penting diimplementasikan pasca pemilu adalah sikap lapang dada dan menerima hasil dengan penuh tanggung jawab. Konsep ridha dan tawakal mengajarkan umat Islam untuk menerima ketetapan yang telah terjadi setelah usaha maksimal dilakukan. Sikap ini bukan berarti pasif, melainkan kesiapan untuk tetap berkontribusi secara positif demi kebaikan bersama. Dengan demikian, stabilitas sosial dan politik dapat terjaga. Nilai keadilan juga menjadi prinsip utama dalam Islam yang relevan setelah pemilu. Pemimpin terpilih memiliki amanah besar untuk berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang pilihan politik. Keadilan dalam kebijakan dan pelayanan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Islam menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan bersama. Selain itu, nilai kejujuran dan integritas perlu terus ditegakkan pasca pemilu. Proses politik yang jujur tidak berhenti pada saat pemungutan suara, tetapi berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Islam menekankan pentingnya amanah, baik bagi pemimpin maupun masyarakat yang mengawasi jalannya kekuasaan. Dengan kejujuran, potensi konflik dan kecurigaan dapat diminimalkan. Nilai musyawarah juga sangat penting untuk dihidupkan kembali setelah Pemilu usai. Islam mengajarkan penyelesaian persoalan melalui dialog dan pertimbangan bersama, bukan dengan pemaksaan kehendak. Pemerintah dan masyarakat perlu membuka ruang komunikasi yang sehat untuk menyerap aspirasi secara adil. Musyawarah menjadi sarana untuk menjaga keterlibatan publik dalam pembangunan. Pada aspek masyarakat, nilai akhlakul karimah perlu tercermin dalam sikap sehari-hari, terutama dalam bermedia sosial dan berinteraksi di ruang publik. Islam mengajarkan untuk menjaga lisan dan tulisan dari ujaran kebencian serta fitnah. Pasca Pemilu, etika berkomunikasi yang baik akan membantu meredakan ketegangan dan memperkuat rasa saling menghormati. Hal ini menjadi bagian dari dakwah bil hal dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, implementasi nilai Islam pasca Pemilu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan bermartabat. Pemilu seharusnya menjadi sarana memperkuat demokrasi, bukan memecah belah umat. Dengan mengamalkan nilai persaudaraan, keadilan, kejujuran, dan musyawarah, masyarakat dapat melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Inilah esensi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam konteks kehidupan bernegara.

Oleh Muhamad Arsat. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.  Partisipasi rakyat dalam proses demokrasi tidak hanya terbatas pada momentum pemilihan umum semata, melainkan mencakup keterlibatan aktif dalam penguatan institusi demokrasi, salah satunya melalui investasi sosial terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kerangka ini, konsep "investasi rakyat" tidak harus dimaknai secara finansial, melainkan sebagai bentuk dukungan partisipatif, pengawasan kritis, dan pemberdayaan berkelanjutan guna memperkuat fungsi KPU dalam menjalankan pendidikan politik. Pendidikan politik yang terus-menerus, tidak bersifat musiman, menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya masyarakat demokratis yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KPU sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional dalam menyelenggarakan pemilu, juga memikul tanggung jawab besar dalam menyemai nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada sinergi antara negara dan rakyat. Keterlibatan rakyat sebagai mitra strategis menjadi sangat penting, terutama dalam mendorong KPU untuk tidak sekadar menjadi penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai agen transformasi politik yang mampu meningkatkan kesadaran kritis warga negara. Investasi rakyat dalam konteks ini berarti memberikan dukungan terhadap program-program pendidikan politik yang dijalankan oleh KPU, serta berpartisipasi aktif dalam evaluasi, penguatan, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi. Pendidikan politik yang berkelanjutan harus melampaui sekadar sosialisasi teknis tentang tata cara Pemilu. Ia harus mengarahkan rakyat untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti partisipasi bermakna, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya integritas dalam kepemimpinan politik. Untuk mencapai hal tersebut, KPU memerlukan dukungan masyarakat dalam bentuk keterlibatan dalam forum-forum diskusi, pelatihan kader demokrasi, penyebaran informasi yang kredibel, hingga kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Rakyat yang berinvestasi secara aktif dalam proses ini akan menjadi motor penggerak terwujudnya kultur politik yang sehat dan inklusif. Di sisi lain, keberlanjutan pendidikan politik juga memerlukan kehadiran infrastruktur kelembagaan yang kuat dan adaptif. KPU harus diberi ruang dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan politik yang tidak partisan. Dalam konteks inilah investasi rakyat berperan penting sebagai kontrol sosial terhadap independensi dan profesionalisme KPU, sembari mendorong agar lembaga ini tidak terjebak dalam birokratisasi yang stagnan atau kepentingan kekuasaan tertentu. Dengan keterlibatan rakyat yang aktif dan kritis, KPU dapat menjalankan misinya secara lebih akuntabel dan relevan dengan dinamika sosial-politik yang berkembang. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari proses pencerdasan rakyat secara menyeluruh. Keterlibatan rakyat dalam mendukung program pendidikan politik KPU merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan literasi politik, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok rentan. Keterbukaan akses terhadap informasi politik yang benar, pembelajaran sejarah demokrasi, serta penguatan kapasitas individu dalam mengambil keputusan politik yang rasional, semuanya merupakan hasil dari ekosistem demokrasi yang dibangun atas dasar kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil. Dalam jangka panjang, investasi rakyat dalam pendidikan politik melalui KPU akan menciptakan siklus demokrasi yang sehat. Masyarakat yang terdidik secara politik akan lebih cermat dalam memilih pemimpin, lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan lebih peduli terhadap isu-isu publik yang strategis. Ini merupakan bentuk konkret dari demokrasi deliberatif, karena rakyat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi subjek utama dalam proses demokratisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, rakyat tidak lagi hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pendidik, pengawas, dan pelindung nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat jangan kaget dan heran apabila KPU datang ke sekolah, kampus dan tempat komunitas atau ruang yang representatif untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk melihat KPU bukan semata sebagai penyelenggara teknis Pemilu, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban demokrasi. Melalui investasi rakyat berupa Sumber Daya Manusia yang berkualitas di KPU, dapat berperan aktif dalam melakukan pendidikan politik dan mencerdaskan kehidupan berbangsa secara berkelanjutan. Hanya dengan rakyat yang sadar politik dan SDM lembaga yang berintegritas, demokrasi Indonesia dapat tumbuh menjadi sistem yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, adil, dan berkeadaban.

Oleh: Muhammad Yusran G Penata Kelola Pemilu Ahli Muda KPU Kota Jakarta Utara Di dalam Pasal 14 huruf c, 17 huruf c, dan 20 huruf c  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten /Kota berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui aktivitas sosialisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara, serta penghitungan perolehan suara. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu ruang bagi KPU untuk menggalang dukungan positif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dan melakukan pencoblosan kertas suara di hari H pemilu. Desain strategi dalam meraih dukungan publik dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara efektif dewasa ini ialah dengan memanfaatkan media sosial. Hal tersebut ialah karena perkembangan media sosial sudah semakin pesat mengingat peran teknologi sudah tidak bisa dilepaskan dari setiap lini kehidupan manusia. Selain itu, saat ini masyarakat lebih menikmati melakukan komunikasi melalui jejaring online bahkan masyarakat dari semua kelas ekonomi sudah terakses dengan internet. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, KPU memiliki 549 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di mana setiap satkernya memiliki media sosial yang terdiri dari website, twitter, facebook, instagram, tik tok, hingga youtube. Jumlah tersebut merupakan modal yang sangat besar bagi KPU dalam menjangkau semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat  dari semua golongan guna menyosialisasikan informasi terkait pemilu dan pemilihan kepada masyarakat luas. Ditambah setiap sumberdaya manusia yang bekerja di KPU juga memiliki media sosial pribadi masing-masing. Jika KPU dapat mengoptimalkan hal tersebut dalam  mengorganisir setiap satkernya dengan menyediakan hashtag, template konten, serta menjadwalkan waktu penayangan di mana setiap orang akan mengunggah konten yang seragam secara konsisten di waktu yang berdekatan, maka besar kemungkinan informasi yang disebarkan oleh KPU menjadi viral atau trending topic. Viralnya konten kepemiluan di media sosial dapat berdampak pada tersampaikannya informasi kepemiluan kepada masyarakat secara mudah dimana informasi tersebut dapat muncul sewaktu-waktu di beranda media sosial masyarakat. Salah satu konten interaktif yang dapat dilakukan oleh KPU ialah dengan mengaktifkan fitur-fitur terbaru dari setiap media sosial, seperti membuat video atraktif melalui reels pada Instagram, poll dan question stickers pada Instagram, siaran langsung atau live room bersama figur kepemiluan pada Instagram dan Facebook, jajak pendapat atau polling pada Twitter, serta mengadakan kuis berhadiah yang berkaitan dengan kepemiluan yang dapat meningkatkan engagement dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi yang berujung pada tingginya angka pemilih yang memberikan hak suara di TPS. Dengan demikian, informasi terkait pemilu dan pemilihan dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat, dan KPU dapat mewujudkan salah satu manifestasi kedaulatan rakyat berupa pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah pemilu dan pemilihan. (*)